HABARPAM.COM, BANJARMASIN – PT Air Minum (PAM) Bandarmasih dalam setiap langkahnya, terutama yang berkaitan dengan anggaran, berupaya hati-hati agar tidak melanggar ketentuan hukum. Salah satu bentuk kehati-hatian yang dilakukan Direktur Utama Zulbadi adalah meminta pendampingan kejaksaan. Dengan demikian, perusahaan milik Pemerintah Kota Banjarmasin ini dalam melaksanakan kegiatan terlebih proyek besar terhindar dari pelanggaran hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Ini seperti yang diterapkan pada proyek pemasangan pipa HDPE berdiameter 800 milimeter di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 1 Jalan A Yani Kilometer 2,5 dan pemasangan pipa HDPE berdiameter 400 milimeter dari IPA 1 ke Jembatan A Yani atau Jembatan Dewi. Realisasi dan kelancaran proyek sangat penting untuk meningkatkan kapasitas distribusi air bersih ke Kecamatan Banjarmasin Barat, yang kadang terkendala seperti pada musim air asin saat ini.
Supervisor Hukum dan Keamanan PAM Bandarmasih Linda Rezky Fitriani menjelaskan pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin dilakukan sedari perencanaan sampai proyek selesai. Hingga Kamis 19 November 2026, proyek memasuki proses lelang.
Kejaksaan dilibatkan dalam penelitian dokumen mengingat proyek sudah direncana sekitar 2020. Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga diminta memberikan arahan kepada calon penyedia agar tidak melakukan penyimpangan.
Kendati direncanakan sejak lama, proyek ini tidak bisa langsung dikerjakan karena terjadi beberapa kali perubahan Detail Engineering Design (DED) atau Detail Desain Teknik dan menyesuaikan kemampuan keuangan perusahaan.
Selain menggandeng kejaksaan, PAM Bandarmasih didamping manajemen konstruksi dari pihak swasta sedari perencanaan. Pendampingan sejumlah pihak tersebut diperlukan karena pemasangan pipa bersentuhan dengan banyak kepentingan seperti perizinan dan pembongkaran jalan.
Kerja sama pendampingan oleh Kejari Banjarmasin bukan kali ini saja. PAM Bandarmasih pada 29 April 2025 juga melakukan penandatanganan kesepakatan Kejari Banjarmasin mengenai penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Zulbadi, yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris perusahaan, menjelaskan kerja sama tersebut juga untuk mempererat hubungan baik PAM Bandarmasih dan Kejari Banjarmasin, yang terjalin sejak lama. (*)